ADAKAH LEGALITAS TERKAIT PERKUMPULAN DAN BAGAIMANA CARA PENDIRIANNYA?

ADAKAH LEGALITAS TERKAIT PERKUMPULAN DAN BAGAIMANA CARA PENDIRIANNYA?

SobatLegal pernahkah kalian mendengar terkait perkumpulan? Dalam kehidupan sehari-hari perkumpulan yang umum ditemui biasanya berbentuk organisasi masyarakat atau komunitas. Namun tahukah kalian bahwa sebenarnya terdapat aturan terkait legalitas sebuah perkumpulan dan bagaimana cara pendiriannya?

Legalitas sebuah perkumupulan tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2016Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, kemudian diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Dalam aturan tersebut pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Namun terdapat juga perkumpulan yang tidak berbadan hukum yang merupakan suatu organisasi massa dan tidak dapat bertindak sebagai subyek hukum secara mandiri. Perkumpulan tidak berbadan didaftarkan ke Kementerian dalam Negeri dan tunduk pada aturan sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau sering juga disebut UU Ormas
  • Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017.
  • Buku III Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1663-1664 BW.

Kemudian bagaimana cara pendiriannya? Simak langkah-langkah dibawah ini:

  1. Pengajuan nama perkumpulan dalam sistem AHU online.
    • Pasal 2 Permenkumham 3/2016 menyatakan bahwa Permohonan Pengesahan badan hukum perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama perkumpulan. Pengajuan dilakukan oleh leh Notaris (Pasal 1 angka 3) melalui laman ahu.go.id;
    • Pengajuan nama sebagaimana tersebut meliputi identitas pemohon dan nama perkumpulan yang dipesan (Pasal 3 ayat 3 Permenkumham 3/2016) ;
    • Persetujuan Menteri akan diberikan melalui elektronik yang memuat hal-hal diantaranya nomor pemesanan nama, nama perkumpulan yang disetujui, tanggal pemesanan dan tanggal kadaluarsa (60 hari) serta kode pembayaran atas pemesanan nama.
  1. Notaris memproses akta pendiriannya jika nama telah mendapatkan pengesahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah :
    • Identitas lengkap para pendiri perkumpulan (KTP, NPWP/KITAS/Passport);
    • Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan;
    • Nama perkumpulan;
    • Alamat perkumpulan;
    • Maksud, tujuan dan fungsi perkumpulan;
    • Rincian internal perkumpulan yang terdiri dari Asas, landasan, kegiatan, jangka waktu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, pilihan nama dan jenis rapat anggota, pengelolaan keuangan, logo dan atau lambang, ketentuan khusus AD/ART, susunan pengurus dan pengawas, struktur dan jabatan dalam perkumpulan;
    • Ketentuan lain yang dianggap diperlukan dalam perkumpulan.
  1. Membayarkan biaya permohonan pengesahan (Pasal 11 Permenkumham 3/2016) ;
  2. Pengisian format pendirian beserta kelengkapan pernyataan secara elektronik oleh pemohon, yang aslinya disimpan oleh Notaris, diantaranya memuat :
    • Salinan akta pendirian / perubahan pendirian perkumpulan yang dilegalisir oleh Notaris;
    • Surat pernyataan tempat kedudukan atau surat keterangan domisili perkumpulan;
    • Sumber dana perkumpulan;
    • Program kerja perkumpulan;
    • Surat pernyataan tidak ada sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan;
    • Notulensi rapat pendirian perkumpulan;
    • Surat pernyataan kesanggupan oleh pendiri untuk memperoleh NPWP
  1. Penerbitan permohonan pengesahan badan hukum akan diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Menteri menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hukumnya (Pasal 13 ayat 2).
  2. Pengurusan perizinan (oleh perkumpulan).

Nah, SobatLegal itulah informasi terkait legalitas perkumpulan dan cara pendiriannya. Ingin tahu info menarik seputar hukum lainnya? Atau memerlukan jasa layanan hukum atau ingin mengetahui informasi seputar legalitas usaha anda dan artikel terbaru soal hukum, ikuti terus kami di @legal2us atau melalui laman www.legal2us.com.

Kontributor : Ghirindra Chandra Maharsi

PANDUAN MENDAPATKAN E-MATERAI SIMAK WACANA PEMERINTAH JADIKAN NIK SEBAGAI NPWP