Begini Cara Mendapatkan Pengalihan Hak dan Lisensi Merek

Begini Cara Mendapatkan Pengalihan Hak dan Lisensi Merek

Pengalihan Hak dapat dilakukan didasari dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pada pasal pasalnya dijelaskan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

  1. Pewarisan 
  2. Wasiat 
  3. Wakaf 
  4. Hibah 
  5. Perjanjian 
  6. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Apa yang dimaksud dengan “sebab lain” adalah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pengalihan hak dapat dilakukan. Misalnya perubahan kepemilikan Merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi, merger, atau akuisisi

Baca Juga : Pentingnya Lisensi Paten Bagi Industri Teknologi dan Informasi

Bila Pemilik Merek memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun seluruhnya sama. Bagi barang dan/atau jasa seperti itu hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.

Semua yang bersangkutan mengenai Pengalihan Hak atas Merek terdaftar harus dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Permohonan pengalihan Hak atas Merek harus disertai dengan dokumen pendukungnya yaitu  sertifikat merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut. 

Setelah Pengalihan Hak atas Merek telah selesai dicatatkan, maka akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum bagi pihak ketiga. Penentuan tersebut baru berlaku setelah pengalihan Hak atas merek dicatat. Dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Tentu saja ada biaya dalam pencatatan pengalihan Hak atas Merek. Pengalihan Hak atas Merek dapat dilakukan pada saat proses Permohonan Pendaftaran Merek. Sehingga merek yang masih dalam proses permohonan dapat pula dimohonkan pencatatan untuk pengalihan hak. 

Baca Juga : Ketentuan Perjanjian Lisensi yang Harus Kamu Perhatikan 

Lisensi 

Sama dengan Pengalihan Hak, Lisensi diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Pasal 1 angka 18 menyebutkan Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.

Pasal 42 menyatakan bahwa Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut. Bisa sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh pemilik merek.

Perjanjian Lisensi dapat berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. Namun, perjanjian lisensi yang diberlakukan tidak hanya mencakup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya mencakup sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian Lisensi dapat dilakukan hingga luar wilayah NKRI. 

Pasal 43 menyebutkan bahwa Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan Lisensi itu sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak. 

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Lebih Dalam Memahami Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Jangan Sampai Terbalik, Ini Perbedaan Merek Kolektif dan Indikasi Geografis