BOLEHKAH BADAN HUKUM MENDIRIKAN YAYASAN?

SobatLegal seperti yang kita ketahui menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan), Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Maka dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari yayasan haruslah dengan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan juga harus bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan didalam anggaran dasar yayasan.

Dari penjelasan diatas maka sangat jelas ya SobatLegal, bahwa menurut peraturan perundang-undangan yayasan tidak dapat didirikan dengan maksud selain tujuan sosial , keagamaan, dan kemanusiaan.

Namun apakah sebuah badan hukum dapat mendiri kan yayasan? Mari kita simak pada mebahasan dibawah ya!

Sebelum itu kita wajib mengetahui bagaimana pendirian Yayasan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam pasal 9 yang berbunyi:

  1. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal;
  2. Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
  3. Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat;
  4. Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  5. Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila dilihat dari ayat (1), yang mana disebutkan bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Dalam hal ini ‘orang’ dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum. Maka dari itu sebenarnya badan hukum pun bisa mendirikan yayasan.

Namun akah hanya terbatas pada badan hukum yang didirikan di Indonesia atau oleh orang Indonesia saja?  Tentu tidak ya, SobtLegal, karena Yayasan juga dapat didirikan oleh orang asing atau badan hukum asing yang pengaturannya terdapat pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (PP Yayasan).

Dalam PP Yayasan pada pasal 6 ayat 2 menyatakan jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun perlu diperhatikan juga bahwa salah satu anggota pengurus yang menjabat ketua, sekretaris, atau bendahara pada yayasan yang didirikan oleh orang atau badan hukum asing, termasuk yang didirikan bersama orang atau badan hukum Indonesia, wajib dijabat oleh warga negara Indonesia. Anggota pengurus yayasannya juga diwajibkan bertempat tinggal di Indonesia.

Nah, SobatLegal bererti badan hukum boleh ya untuk mendirikan yayasan! Ingin mendirikan yayasan? Atau ingin tahu info menarik seputar hukum lainnya? Atau memerlukan jasa layanan hukum atau ingin mengetahui informasi seputar legalitas usaha anda dan artikel terbaru soal hukum, ikuti terus kami di @legal2us atau melalui laman www.legal2us.com.

Kontributor : Ghirindra Chandra Maharsi

HARUSKAH PENYETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM BENTUK UANG? PENAMAAN CV DAN FIRMA