INGIN MEMULAI USAHA? PIKIRKAN JUGA BADAN USAHAMU!

SobatLegal ketika kita ingin memulai usaha salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bentuk usaha. Badan usaha merupakan sebuah bentuk legalitas usaha dimana usahamu akan diakui oleh negara dan mendapat payung hukum yang jelas.

Badan Usaha sendiri adalah suatu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Sebelum SobatLegal memilih badan usaha yang cocok untuk usaha kalian, kenali dulu beberapa jenis badan usaha yang ada di Indonesia.

Pada umumnya badan usaha di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum.

Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang kekayaan pemiliknya dipisahkan dari kekayaan perusahaan, dalam proses pendiriannya mengharuskan pemerintah untuk menyetujui akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan. Badan usaha berbadan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

  • PT

PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan  modal  dasar  yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam hukum di Indonesia PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

  • Koperasi

Koperasi sendiri adalah badan hukum  yang  didirikan  oleh  orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk  menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi diatur dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Badan Usaha yang Bukan Berbadan Hukum

Badan usaha tidak berbadan hukum didirikan berdasarkan perjanjian kemitraan antara dua orang atau lebih, dan mereka membatasi diri untuk melanjutkan kerjasama dengan menyediakan uang, barang, tenaga, pengetahuan profesional, dan/atau pendapatan dalam bentuk pelanggan/pelanggan. nama dan tempat tinggal tetap, bertujuan untuk bersama-sama mencari dan membagi keuntungan. Badan usaha bukan badan hukum merupakan badan usaha yang mencakup Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).

  • Persekutuan Perdata

Dalam hukum di Indonesia persekutuan perdata telah diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedelapan KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1618  KUHPerdata yang dimaksud dengan persetujuan adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan.

  • Firma

Firma  adalah  tiap-tiap  perserikatan  yang  didirikan  oleh  dua orang atau lebih dalam bentuk perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama dengan kewajiban  para  pesero  tanggung-menanggung  (renteng).  Diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 35 KUHDagang. Pasal 16 KUHD berbunyi:  “Yang  dinamakan  persekutuan  firma  ialah  tiap-tiap perseketuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan  dengan  nama  bersama”.  Persekutuan  firma  adalah persekutuan  perdata  khusus.

  • CV

CV berasal dari bahasa belanda Commanditaire Vennootschap yang berarti persekutuan komaditer, komaditer sendiri adalah peserta/pelaku usaha. Umumnya CV dibentuk oleh dua orang sekutu. Sekutu Aktif yang menjalankan dan mewakili urusan perusahaan, serta berhak untuk membuat kesepakatan dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan yang diambil oleh perusahaan dilaksanakan oleh sekutu aktif, yang bertanggung jawab penuh hingga aset pribadi mereka. Sekutu Pasif yang hanya penyerta modal pada perusahaan, dan bila terdapat kerugian maka sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang mereka sertakan.

Nah, SobatLegal bagi kalian yang ingin memulai usaha, jangan lupa pikirkan juga akan berbentuk apakah usahamu. Mengingat badan usaha adalah faktor yang sangat penting terkait perkembangan usaha kalian. Apabila Anda masih penasaran atau ingin mengetahui informasi seputar legalitas usaha anda dan artikel terbaru soal hukum, ikuti terus kami di @legal2us atau melalui laman www.legal2us.com.

Kontributor : Ghirindra Chandra Maharsi

 

SIMAK WACANA PEMERINTAH JADIKAN NIK SEBAGAI NPWP SUPLEMEN KESEHATAN WAJIB URUS IZIN EDAR!