Mengenal Prinsip Perlindungan Merek di Indonesia

Mengenal Prinsip Perlindungan Merek di Indonesia

Merek adalah salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dari bisnis. Merek menjadi identitas, pembeda, bahkan merek dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk. Kini banyak pelaku usaha yang mulai sadar bahwa melakukan pendaftaran merek adalah hal yang penting. Namun kerap kali upaya tersebut gagal sebab merek yang mereka daftarkan ditolak. 

Dengan dasar tersebut, Legal2Us menggelar Legal2Course bertema “Strategi Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Kreatif pada Kamis (19/01/23). Dalam webinar tersebut materi diberikan oleh Koordinator Permohonan dan Publikasi Merek di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Adel Chandra, S.Kom., M.M.

Baca Juga : Bersama satu atap, Legal2Us gelar Legal2Course Corporate Action 

Selain mengupas tentang strategi pendaftaran merek, Adel Chandra membagikan prinsip perlindungan merek yang ada di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa terdapat prinsip-prinsip yang dianut dalam perlindungan merek di Indonesia, yaitu first to file, territoriality, dan lain sebagainya. 

Prinsip-Prinsip Perlindungan Merek

First to File

First to file memiliki arti bahwa orang pertama yang mendaftar adalah orang yang memiliki hak atas merek tersebut. Dengan kata lain, siapa saja yang mendaftarkan atau mengajukan pertama maka dialah yang mendapatkan perlindungan merek oleh negara. 

Dalam hal ini, Adel Chandra mencontohkan suatu kasus. Jika ada seseorang yang memiliki merek bereputasi baik tetapi tidak didaftarkan, maka orang tersebut tidak memiliki hak atas mereknya. Ia tetap bisa menggunakan mereknya, tetapi merek tersebut tidak dilindungi oleh negara. 

Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Dengan demikian, apabila suatu merek belum didaftarkan dan memiliki sertifikat merek, ia dapat diambil oleh orang lain. Bayangkan berapa kerugian yang dialami jika merek tidak dimintakan perlindungannya. 

“Jadi, apabila ingin berusaha maka kita harus sudah memiliki merek yang sudah dilindungi oleh negara, sebelum kita membangun reputasi dari tanda tersebut mintakan dulu perlindungannya ke negara,” ucap Adel Chandra.  

Hak Eksklusif (Exclusive Right

Ketika sudah mendapatkan perlindungan dari negara, maka sudah mendapatkan exclusive right atau hak eksklusif, dimana orang lain tidak dapat mengambil merek yang sudah diberi perlindungan oleh negara.

Teritorial (Territoriality)

Jika sudah mendapatkan sertifikat merek, maka perlindungan tersebut dibatasi oleh wilayah yaitu hanya di Indonesia. Bila ingin mendapatkan perlindungan merek di negara lain maka harus mengajukan permohonan ke negara yang dituju. 

Indonesia sudah bergabung dengan Madrid Protocol, tidak perlu datang ke negara lain atau yang dituju untuk mendaftarkan merek, cukup ke DJKI dan akan diteruskan ke negara negara yang dituju.

Baca Juga : Kesalahan yang harus dihindari dalam pendaftaran merek 

Kekhususan (Speciality)

Perlindungan merek dibatasi juga oleh kekhususan. Maksudnya, terkait jenis barang dan/atau jasa yang dimintakan perlindungannya, dinamakan ke kelas dan jenis-jenis barang dan/atau produk tertentu. 

Itulah prinsip-prinsip perlindungan merek yang harus diperhatikan lagi secara lebih mendalam oleh para pelaku usaha. Dalam webinar yang berlangsung kurang lebih dua jam itu peserta sangat antusias dengan membagikan permasalahan mereka. 

Ikuti Legal2Couse dan pelatihan hukum dari Legal2Us lainnya secara gratis dengan follow @legal2us.

 

Mengenal Struktur Kontrak dari Pembukaan hingga Penutup Kesalahan yang Harus Dihindari dalam Pendaftaran Merek