PAHAMI PERATURAN TERKAIT CRYPTO DI INDONESIA

PAHAMI PERATURAN TERKAIT CRYPTO DI INDONESIA

SobatLegal revolusi 4.0 telah mengarahkan kita pada dunia usaha yang sama sekali baru. Kini ekonomi dan bisnis dunia telah bersinergi dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah kemunculan metode pembayaran baru dalam transaksi bisnis menggunakan mata uang digital yang disebut cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enkripsi. Saat ini telah banyak macam mata uang digital yang tersebar di dunia seperti Bitcoin, Peercoin, Auroracoin, Litecoin, Ripple, hingga Dogecoin.

SobatLegal saat ini trading aset crypto sedang marak dilakukan berbagai kalangan. Di Indonesia sendiri crypto legal diperjual belikan. Aturan mengenai perdagangan Cryptocurrency tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto dan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang telah diubah dengan Perba Nomor 9 Tahun 2019, kemudian Perubahan Kedua dengan Perba Nomor 2 Tahun 2020 dan Perubahan Ketiga dengan Perba Nomor 3 Tahun 2020.

Peraturan tersebut menjelaskan aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Dilansir dari laman resmi Bappebti, peraturan Bappebti aset kripto ini memiliki fungsi sebagai berikut:

    • Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
    • Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
    • Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.

SobatLegal kalian dapat melakukan jual beli mata uang kripto melalui perusahaan pedagang aset kripto. Perusahaan perdagangan aset kripto pun harus terdaftar di Bappebti. tercatat ada 13 perusahaan yang secara resmi mendapat tanda daftar dari Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto, di antaranya:

    • PT Cripto Indonesia Berkat;
    • PT Upbit Exchange Indonesia;
    • PT Tiga Inti Utama;
    • PT Indodax Nasional Indonesia;
    • PT Pintu Kemana Saja;
    • PT Zipmex Exchange Indonesia;
    • PT Bursa Cripto Prima;
    • PT Luno Indonesia Ltd;
    • PT Rekeningku Dotcom Indonesia;
    • PT Indonesia Digital Exchange;
    • PT Cipta Coin Digital;
    • PT Triniti Investama Berkat;
    • PT Pluto Next Digital Aset.

Meskipun aset kripto legal di Indonesia, masih ada rintangan besar bagi organisasi dan komunitas kripto lokal. Sebab, hingga saat ini, Bank Indonesia tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Bab I Pasal 1 yang berbunyi bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, bagi SobatLegal yang memiliki aset crypto peraturan di atas wajib dipahami ya. Apabila Anda masih penasaran atau ingin mengetahui informasi seputar legalitas usaha anda dan artikel terbaru soal hukum, ikuti terus kami di @legal2us atau melalui laman www.legal2us.com.

Kontributor : Ghirindra Chandra Maharsi

SUPLEMEN KESEHATAN WAJIB URUS IZIN EDAR! APA SANKSI BAGI PENJUAL BARANG DI ATAS HET?