SIMAK WACANA PEMERINTAH JADIKAN NIK SEBAGAI NPWP

SIMAK WACANA PEMERINTAH JADIKAN NIK SEBAGAI NPWP

SobatLegal tahukah kalian bahwa pemerintah akan menjadikan Nomor Induk Kependudukan sekaligus menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak. Wacana ini bermula ketika pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU HPP pada tanggal 7 Oktober 2021.

UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk:

    • meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian;
    • mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
    • mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
    • melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
    • meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dalam UU ini juga dijelaskan bahwa Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kemudian dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan.

Dengan adanya peraturan ini maka NIK sebagai NPWP bakal digunakan sebagai basis administrasi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan badan usaha akan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Namun untuk penerapan sistem ini baru direncanakan terlaksana pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan segala infrastruktur sistem informasi dan teknologi untuk menunjang program tersebut.

Untuk menjadikan NIK sebagai NPWP kemungkinan bisa terjadi dengan dua pola yang berbeda. Cara pertama adalah dengan masyarakat mendaftarkan sendiri di Kantor Perwakilan Pajak (KPP) terdekat untuk diaktifkan NIK-nya. Kedua adalah diaktifkan secara otomatis oleh DJP dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan.

Sehingga nantinya, wajib pajak yang NIK-nya telah diaktifkan maka secara langsung akan mendapatkan notifikasi. “Notifikasi bahwa NIK Anda sekarang adalah sebagai NPWP yang aktif sehingga harus melaksanakan kewajiban perpajakannya.”

Namun SobatLegal tidak perlu khawatir, hal ini dikarena tidak semua yang punya NIK harus menjadi wajib pajak atau membayar pajak. Karena, kewajiban perpajakan tergantung dari adanya kewajiban subjektif dan objektif.

Secara obyektif adalah bahwa yang bersangkutan memiliki penghasilan. Namun apabila penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka terbebas dari pajak. Berdasarkan UU HPP, penghasilan kena pajak (PKP) dikenakan untuk masyarakat dengan pendapatan Rp 60 juta per tahun atau di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 4,5 juta per bulan. Dengan demikian, masyarakat dengan gaji Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun tidak akan diambil pajaknya. Begitu pula UMKM. UMKM dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak.

Begitulah SobatLegal terkait wacana Pemerintah menjadikan NIK sebagai NPWP. Ingin tahu info menarik seputar hukum lainnya? Atau memerlukan jasa layanan hukum atau ingin mengetahui informasi seputar legalitas usaha anda dan artikel terbaru soal hukum, ikuti terus kami di @legal2us atau melalui laman www.legal2us.com.

Kontributor : Ghirindra Chandra Maharsi

ADAKAH LEGALITAS TERKAIT PERKUMPULAN DAN BAGAIMANA CARA PENDIRIANNYA? INGIN MEMULAI USAHA? PIKIRKAN JUGA BADAN USAHAMU!